KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel, seperti permintaan agregatif dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Bagaimana, apakah kamu masih belum paham mengenal kebijakan fiskal? Untuk itu, mari Kita pelajani materinya berikut ini

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik, dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter, yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah, Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah, untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini diakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), Jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah, sehingga dapat memengaruni tuingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesenmpatan kerja (N). Biaya transfer pemerintan merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintan yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh, pemberian bantuan beasiswa kepada manasiswa yang terkena bencana alam dan sebagainya. 

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan, yaitu:

• Untuk meningkatkan laju investasi.
• Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
• Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
• Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di terngah ketidakstabilan internasional.
• Untuk menanggulangi inflasi
• Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Dan jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, dan industri akan dapat meningkatkan jumlah Output. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat, serta menurunkan output industri secara umum. Adapun instrumen-instrumennya antara lain:

a. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansit

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara, guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan bila keadaan ekonomi sedang resesi.

b. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sebaliknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politk anggaran berimbang, yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Penstabil Otomatis

Penstabil otomatis adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku, yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Macam-macam penstabil otomatis, di antaranya:

• Pajak progresif dan pajak proporsional. Sistem pajak progresif biasanya digunakan untuk memungut pajak pendapatan individu dan dipraktikkań hampir di semua negara. Pada pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pajak yang dikenakan atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Ini berarti suatu persentase dari keuntungan sebagai pajak yang akan dibayar kepada pemerintah.
• Kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum adalah suatu sistem pengendalian harga, yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatannya cukup tinggi Permintaan dan penawaran barang pertanian sifatnya tidak elastis. Sebagai akibatnya, fluktuasi harga yang sangat besar dan memengaruhi kestabilan pendapatan petani. Ketika produksi dan penawaran sangat merosot, maka harga pertanian melonjak dan meningkatkan pendapatan petani, begitu juga sebaliknya. Ketidakstabilan ini mendorong pelaksanaan kebijakan harga minimum. Walaupun menstabilkan harga dan pendapatan merupakan tujuan utama kebijakan tersebut, tetapi pada akhirnya hal tersebut membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi. 
• Asuransi pengangguran. Sistem asuransi pengangguran adalah suatu bentuk jaminan sosial yang dipraktikkan di kebanyakan negara-negara maju. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi sebagai jaminan pendapatan, sekiranya pada suatu ketika terpaksa menganggur dan menenima sejumlah pendapatan yang ditentukan ketika menganggur. Dengan adanya sistem asuransi pengangguran, para penganggur akan menerima pendapatan yang diperoleh dari dana asuransi pengangguran. Kebijakan ini dapat mengurangi kemerosotan perbelanjaan agregatif dan pertambahan pengangguran pada ketika resesi.

b. Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, dan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Adapun bentuk kebijakan fiskal diskresioner, yaitu:

1. Kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan ketika perekonomian mengbadapi masalah pengangguran.
2. Kebijakan fiskal mengerucut yang dilakukan ketika masalah inflasi sedang dihadapi, dan perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. 

5. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian

Volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini dapat diartikan bahwa peranan dari kebijakan fiskal pemerintah untuk turut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi lebih besar. Bagi negara-negara yang suaan maju perekonomiannya, semakin besarnya peranan tindakan fiskal pemerintah dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu dalam memengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya

perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak dliinginkan. Contohnya, seperti keadaan banyaknya pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus-menerus defisit, dan sebagainya.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri.

6. Konsep Dasar dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep, di antaranya

• Kebijakan fiskal, yaitu perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
• Kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregatif dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. 
• Kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregatif dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. 
• Efek pengganda dalam ilmu ekonomi, yaitu adanya peningkatan belanja oleh konsumen perusahaan atau pemerintah. Hal tersebut akan menjadi pendapatan bagi pihak-pinak lain. Artinya, ketika orang tersebut membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya. sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. efek penggandaan dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.
• Kebijakan fiskal sisi penawaran, yaitu kebijakan fiskal dapat secara langsung memengaruhi bukan saja permintaan agregatif, namun juga penawaran agregatif.

Adapun pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat diperinci berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan, di antaranya:

• Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi. 
• Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat ikut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas Perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 
• Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:

1. penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor,
3. revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; serta
4. peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhada
5. pendidikan dan pelayanan kesehatan.

• Kebijakan fiskal diarahkan urituk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antardaerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

7. Masalah dan Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

Kebijakan fiskal sering kali menghadapi permasalahan, seperti yang disebutkan berikut ini.

• Masalah waktu.
• Pertimbangan politis
• Respons pelaku ekonomi.
• Dampak crowding-out.
• Kondisi perekonomian dunia/luar negeri.

Adapun strategi kebijakan fiskal dalam APBN, di antaranya:

• Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
• Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien,. dan menjaga kredibilitas pasar modal. 
• Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB.
• Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
• Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

🙏Thank you For Reading

🌺Hopefully Useful