KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, pemenntah melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi, yang sasarannya antara lain, mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh (full employment), mempertahankan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil, mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan, di antaranya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan bagian kebijakan pemerintah yang sangat memengaruhi terhadap perekonomian indonesia. Dengan adanya suatu kebijakan, pemerintah dapat mengendalikan dan menstabilkan ekonomi negara.

Selain itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bekerja sama dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu dengan menjalankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar perekonomian Indonesia dapat stabil. Apakah  kamu tahu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materinya berikut ini.

KEBIJAKAN MONETER

Salah satu pemasalahan yang diatasi oleh kebijakan moneter adalah inflasi. Di mana ketika terjadi inflasi, dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka akan diatasi dengan kebijakan moneter. Keberadaan uang di masyarakat harus diimbangi dengan keberadaan akan jumlah barang. Jika tidak, maka akan terjadi inflasi

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud kebijakan moneter adalah Kebjakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank ndonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, di antaranya melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga.

Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan terhadap pembangunan), serta keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) hingga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah terwujudnya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan adanya kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan meningkatnya dunia usaha. Beberapa hal yang menjadi tujuan kebijakan moneter pemerintah, di antaranya:

a. Kesempatan kerja

Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka semakin besar peningkatan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, juga dapat membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan pada peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadi suatu peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan.

b. Kestabilan harga

Harga yang makin tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun, malah semakin naik. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintan menstabikan harga, sehingga harga tidak mengalami Kenaikan setiap tahunnya. Jika Kestabilan harga tercapai. maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan Sama dengan harga barang di masa depan.

c. Neraca pembayaran intemasional

Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan Stabilitas ekonomi di Suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang. maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian Mempertahankan Keseimbangan antara Kebutunan ikuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Distribusi likuiditas yang dalam rangka mencapal pertunounan ekonomi yang dinginkan pada Deroagai sektor ekonomi Membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yang tdak dapat terealisasi melalui Sumber penerimaan yang normal.

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Usaha pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur peredaran uang. yaitu dilakukan dengan mengeluarkan instrumen kebijakan moneter. Berikut ini beberapa instrumen kebijakan moneter dalam mengendalikan dan mengatur peredaran uang.

• Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (govermment securities). Surat berharga pemerintah di antaranya Sertifikat Bank Indonesia (SB), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
• Fasilitas diskonto (discount rate), yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami Kekurangan uang, sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, dan sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
• Kasio cadangan wajib (reserve requirement ratio), yaitu mengatur jumlan uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang. pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
• Himbauan moral (moral persuasion), yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, seperti menghimbau perbankan pemberi kredit, agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat.
• Kredit selektif. Kredit selektif merupakan politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.
• Politik sanering. Politik sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun. Kebijakan politik sanering dilakukan untuk mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Politik sanering disebut juga politik penyehatan uang. Politik sanering dilakukan bila sudah terjadi inflasi sangat tinggi (hyper inflation). Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

4. Macam-Macam Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

• Kebijakan moneter ekspansif/imonetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Jika tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis, sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara tersebut akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. 
• Kebijakan moneter kontraktif/monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar Kebijakan ini biasanya akan dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi.

🙏Thank you For Reading

🌺Hopefully Useful