Uuppha Education

Teacher Diarys Blogger

Post Top Ad

Juli 29, 2020

METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL, PENDAPATAN PERKAPITA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

by , in
1.   METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

             Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

    • Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
    • Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
    • Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M)

    a. Pendekatan Produksi

                               Pendapatan nasional merupakan nilai seluruh barang jadi (barang final) dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negra dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan, maka barang-barang yang dihitung dalampendekatan produksi hanya barang jadi (barang final), sedangkan barang setengan jadi tidak termasuk dalam perhitungan.
                    Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda, maka yang dihitung adalah nilai tambah dari setiap proses produksi sampai barang tersebut tiba di tangan konsumen.Ditinjau dari sudut pandang pendekatan produksi secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:
NI = PPQ+ PQ+ ...... + PQ
                                    NI = National Income (Pendapatan Nasional)
                       P   = Harga Barang dan Jasa
                       Q  = Jumlah Barang dan Jasa
                       1,2,3 dan n adalah jenis barang dan jasa 

Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi secara garis besar dibagi menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu:
    • Pertanian
    • Pertambangan dan penggalian
    • Industri Pengolahan 
    • Listrik,gas, dan air minum
    • Bangunan
    • Perdagangan 
    • Pengangkutan dan komunikasi
    • Bank dan lembaga keuangan lainnya
    • Sewa rumah
    • Pemerintahan
    • jasa-jasa
Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) di suatu negara selama satu tahun. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan itu terutama dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari beberapa sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional.

         b. Pendekatan Pendapatan

                 Dilihat dari pendekatan ini pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang terima pemilik faktor produksi baik berupa sewa tanah, upah, bunga modal, dan laba pengusaha maupun pendapatan dari setiap usaha perorangan di suatu negara. Jika dilihat dari prndekatan pendapatan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
NI = R + W + I + P
                        NI = National Income (Pendapatan Nasional)
                        R   = Rent (Sewa)
                        W  = Wages (Upah)
                         I   = Interest (Bunga)
                        P   = Profit (Keuntungan atau laba pengusaha)
Pendekatan pendapatan mengelompokkan faktor-faktor produksi dan pendpatannya menjadi empat, yaitu:

    1. tenaga kerja, dengan pendapatan berupa gaji dan upah
    2. tanah dan harta tetap lainnya, dengan pendapatan berupa sewa
    3. Modal, dengan pendapatan berupa bunga
    4. keahlian atau kewirausahaan, dengan pendapatan berupa keuntungan
hasil yang diperoleh melalui pendekatan pendapatan akan sama dengan hasil yang diperoleh melalui pendekatan produksi.

        c. Pendekatan Pengeluaran

                     Menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasonal merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:
GNP = C + I + G + (X-M)
                        GNP = Gross Nastional Product (Produksi Nasional Bruto)
                        C      = Consumption (Pengeluaran Konsumsi)
                        I       = Investment (Investasi)
                        G     = Goverment Expediture (Pengeluaran pemerintah, baik untuk konsumsi maupun investasi)
                        X     = Ekspor
                        M    = Impor

untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kegiatan ekonomi suatu negara dikelompokkan menjadi empat sektor, yaitu:

    1. sektor rumah tangga
    2. sektor pemerintah
    3. sektor perusahaan 
    4. sektor masyarakat luar negeri
Berdasarkan pengelompokkan tersebut, terdapat empat jenis pengeluaran yaitu:
                1. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga
                          Dalam perhitungan pendapatan nasional, konsumsi oleh rumah tangga (C) menunjuk pada pengeluaran total rumah tangga
                2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
                           Pemerintah melakukan pengeluaran untuk melayani masyarakat saat ini dan untuk membentuk modal tetap. Pengeluaran untuk melayani masyarakat dinamakan pemgeluaran konsumsi pemerintah (G), antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, dan pembelian alat-alat kantor. Pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi dimasukkan ke dalam pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik, seperti pengeluaran untuk pembagunan prasarana jalan, jembatan dan jaringan irigasi
                3. pengeluaran Investasi oleh perusahaan 
                               Investasi adalah pembentuk barang dan jasa untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Pengeluaran investasi (I) merupakan pengeluaran untuk menambah barang modal tetap dan persediaan (stock) yang terdiri atas bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
                 4. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor impor oleh masyarakat luar negeri
                       Pengeluaran masyarakat luar negeri untuk membeli barang dan jasa ekspor (X) dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena pengeluaran itu menaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Yang diperhitungkan dalam perhitungan pendpatan nasional adalah ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor (X) dan impor (M).
                               

          Ketiga metode penghitungan Pendapatan Nasional ini menghasilkan hasil yang sama karena 
Produk Nasional = Pendapatan Nasional = Pengeluaran Nasional.
        Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara.

           Dalam perhitungan Pendapatan Nasional Indonesia, pemerintah lebih menekankan pengguaan pendekatan produksi dan pengeluaran, sedangkan pendekatan pendapatan hampir tidak pernah digunaka. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengeluarkan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran sebagai perbandingan. Negara yang menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan dalam menghitung pendpatan nasional adalah Amerika Serikat.   .  

2. PENDAPATAN PER KAPITA

A. Pengertian dan manfaat pendapatan perkapita
        Pendapatan nasional merupakan gambaran kemampuan suatu negara dalam sumber daya yang masih potensial untuk direalisir menjadi produk nasional. Indonesia yang mempunyai banyak sumber daya belum dapat sepenuhnya mengolah sumber daya itu menjadi produk. Semakin tinggi kemampuan suatu negara dalam mengolah potensi ekonominya,maka akan bertambah tinggi pula tingkat pendapatan nasional yang dapat diperoleh negara yang bersangkutan. 
           Pendapatan nasional tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya kriteria untuk melihat kemajuan suatu negara di bidang perekonomian.pendapatan nasional pada suatu negara tertentu hanya menggambarkan keadaan statis pada waktu itu. untuk melihat kemajuan ekonomi suatu negara perlu ada dua unsur yaitu sebagai berikut:
    • pertambahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi.
    • pendapatan perkapita yang akan menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara.
Jadi, kemajuan ekonomi selain diukur dengan pertambahan pendapatan nasional juga diukur dengan pertambahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. 
        Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.
         Pendapatan perkapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
                              Keterangan: 
                              NY = pendapatan nasional (national income)
                              Sigma p = jumlah penduduk (total population)
            
          Meskipun dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara,pendapatan perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari:
      • Pembagian atau distribusi pendapatan nasional.apabila pendapatan nasional hanya menumpuk pada segelintir orang saja,maka negara itu tidak dapat dikatakan makmur walaupun pendapatan nasionalnya tinggi dan pendapatan perkapitan tinggi.
      • Persentase penduduk negara itu yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.
      • kemudahan memperoleh bahan-bahan kebutuhan hidup yang utama, seperti sandang,pangan dan papan.
      • Kemudahan memperoleh lapangan kerja dengan balas jasa yang setimpal.
B. Hubungan pendapatan nasional penduduk dan pendapatan perkapita
            Dalam rangka mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional menjadi suatu keharusan.usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali,peningkatan pendapatan perkapita tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan bisa terjadi pendapatan perkapita akan menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tingkat pertumbuhannya tidak melebihi pendapatan nasional.
             Bagi Indonesia yang tingkat pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, usaha pengendalian penduduk dilakukan dengan melaksanakan program keluarga berencana sebagai suatu kebijakan pemerintah. Disamping itu perlu pula perhatian nilai riil pendapatan. Mungkin saja nilai nominal pendapatan mengalami kenaikan, tetapi nilai relnya menurun sebagai akibat kenaikan harga. Bagi negara-negara yang mengalami inflasi berat, pendapatan perkapita riilsulit ditingkatkan.

C. Perbandingan laju PDB Indonesia dengan laju PDB luar negeri
             untuk melihat tingkat kemajuan ekonomi Indonesia dalam dunia internasional,kita perlu membandingkan laju produk domestik bruto Indonesia dengan beberapa negara di dunia baik dengan sesama negara berkembang maupun dengan negara-negara maju. 
            Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2017 sebesar 5,19%. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 tercatat sebesar 5,07%.

Dibandingkan dengan negara-negara di regional, pencapaian Indonesia bisa disebut di tengah-tengah. Di lingkup Asia, ada negara yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik. 
             Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia tenggara dengan produk domestik bruto mencapai US$1,02 triliun atau setara Rp 13.588 triliun. Namun, karena jumlah penduduknya banyak membuat PDB perkapita Indonesia kalah dibanding dengan Singapura,Malaysia maupun Thailand. Berdasarkan data tradingeconomics PDB perkapita Indonesia pada tahun 2017 sebesar US$ 4.130 atau Rp 51,89 juta berada di posisi kelima dari 10 negara-negara anggota ASEAN.
            Sedangkan perbandingan Indonesia dengan negara maju masih sangat jauh akan tetapi pada tanggal 10 Februari 2020, Indonesia telah dikeluarkan dari daftar anggota negara berkembang dalam prinsip hukum countervailing duty (CVD). Hal ini dikarenakan Indonesia memenuhi 2 indikator, yaitu pangsa pasar mencapai 1% ke dunia dan menjadi anggota dalam kelompok grup twenty (G-20). Namun, Indonesia tidak memenuhi indikator dari produk domestik bruto per kapita.

United States Trade Representative (USTR) menyebutkan, negara maju memiliki PDB perkapita sebesar US$ 12.375. PDB per kapita Indonesia menurut data Bank Dunia pada 2018 hanya US$ 3.840, sedangkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) mencatatkan US$ 3.870. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan rata-rata PDB per-kapita negara maju yang mencapai US$ 47.970. Pada 2019 negara maju mencatatkan PDB per-kapita sebesar US$ 48.250, sedangkan Indonesia hanya US$ 4.160. IMF memproyeksikan PDB per-kapita Indonesia pada 2020 sebesar US$ 4.460, jauh dari negara maju yang sebesar US$ 49.670.

D. Pendapatan perkapita dan kemiskinan

              pertumbuhan ekonomi yang baik ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Meski perekonomian Indonesia 2019 mengalami perlambatan, produk domestik bruto (PDB) per kapita justru Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 59,1 juta atau setara dengan US$ 4.174,9. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan 2018 yang sebesar Rp 56 juta dan 2017 yang sebesar Rp 51,89 juta. 

                Sebagai informasi, ekonomi Indonesia pada 2019 tumbuh 5,02%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,17%. Sementara pada kuartal IV 2019 hanya tumbuh 4,97% dan merupakan yang terendah sejak 2016. Perlambatan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

.                Pada tahun 2013 menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan bahwa jumlah kemiskinan dan pengangguran menurun tajam setelah reformasi digulirkan. kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 17% namun saat ini kemiskinan hanya menyentuh 11,6%. Sementara itu, jumlah pengangguran juga mengalami penurunan dari 10% pada tahun 2004 menjadi 5,902% pada tahun 2013. jumlah pendapatan perkapita Indonesia juga mengalami peningkatan dari 1100 us dolar perkapita per tahun menjadi 4000 US Dollar per kapita per tahun.

               Badan pusat statistik BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,44 juta orang atau sebesar 9,401%. angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring naiknya garis kemiskinan Indonesia. jika rata-rata 1 rumah tangga di Indonesia yang memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp 1,9 juta per rumah tangga per bulan.artinya apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan dibawah Rp 1,9 juta maka itu termasuk ke dalam kategori miskin.

        Pendapatan perkapita bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah negara. pendapatan perkapita adalah sebuah konsep rata-rata dan belum memperhatikan distribusi pendapatan di kalangan penduduk. sedangkan penilaian kesejahteraan penduduk di suatu negara harus pula memperhatikan distribusi itu dikalangan penduduk. 

               Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan (sekaligus kemiskinan) penduduk sebuah negara juga dapat dilihat dari angka harapan hidup, rasio dokter penduduk, indeks mutu kehidupan secara fisik dan masih banyak lagi.

3. DISTRIBUSI PENDAPATAN 

A. Pengertian Distribusi Pendapatan
             Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur ti ngkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan.

B. Distribusi dan Pemerataan Pendapatan
            Pada umumnya ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang seringdigunakan dalam penelitian.
      1. indikator distribusi pendapatan perorangan.
      2. Kedua, kurva Lorenz.
      3. koefisien gini.
            Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin berimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien gini, semakin kecilnilainya, menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya.Kuznets (1995) dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk,namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yangkemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik.Sementara itu menurut Oshima (1992) bahwa negara-negara Asia nampaknyamengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan. Ardani (1992)mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

1) Distribusi ukuran
           Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterimamasing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan (personaldistribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom.Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima olehsetiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari manasumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiahataupun warisan. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkanmenjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (quintiles) atau sepuluhkelompok yang disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka,kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok.Selanjutnya dihitung berapa % dari pendapatan nasional yang diterima olehmasing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsungmemperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.

2). Kurva Lorenz
          Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi ataukelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi20 persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persenkelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujungyang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sumbuvertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya. Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Garis diagonal merupakan garis “pemerataan sempurna” (perfectequality) dalam distribusi ukuran pendapatan. Persentase pendapatan yangditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut persis samadengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif actual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama,misalnya, satu tahun. Sumbu horisontal dan sumbu vertikal dibagi menjadisepuluh bagian yang sama; sumbu vertikal mewakili kelompok atau kategori(jumlah-jumlah) pendapatan, sedangkan sumbu yang horisontal melambangkankelompok-kelompok penduduk atau rumah tangga yang menerima masing-masing dari kesepuluh kelompok pendapatan tersebut. Titik A menunjukkan bahwa 10 persen kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanyamenerima 1,8 persen total pendapatan (pendapatan nasional). Titik Bmenunjukkan bahwa 20 persen kelompok terbawah yang hanya menerima 5 persen dari total pendapatan, demikian seterusnya bagi masing-masing 8kelompok lainnya. Perhatikanlah bahwa titik tengah, menunjukkan 50 persen penduduk hanya menerima 19,8 persen dari total pendapatan.

3) Indeks atau rasio gini
        Adalah suatu koefesien yang berkisar dari angka 0 sampai 1menjelaskan kadar kemertaan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecilkoefesiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Dipihak lain,koefesien yang kian besar mengisyaratkan yang kian timpang atau senjang.

4) Kriteria bank dunia
            Didasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tigalapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, 20% penduduk berpendapatan tertinggi.Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati dari 12% pendapatan nasional.Ketidakmerataan dianggap sedang bila 40% penduduk termiskin menikmati 12hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, makaketimpangan dan kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasionaldianggap cukup merata.

C, Ketidakmerataan distribusi pendapatan
1) Ketidakmerataan pendapatan nasional
            Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapis pendapatan masyarakat dapatditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Koefesiengini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indicator paling idealtentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecendrungan umumdalam pola pembagian pendapatan.
2) Ketidakmerataan pendapatan spasial.
            Ketidakmerataan distribusi antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsungsecara nasional. Akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia pembagian pendapatan relative lebih merata didaerah pedesaan daripada didaerah perkotaan. Dibandingkan rasio gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefesien lebih rendah untuk daerah pedesaan.
3) Ketidakmerataan pendapatan regional
        Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataandistribusi pendapatan antarlaisan masyarakat. Bukan hanya itu, diantarawilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataanterjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satudengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.
         Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangi karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinandi daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perku dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai. Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs).
            Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan. Parameter kemiskinan tersebut yang mengukur kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pendesaan. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatife lebih banyak dibandingkan penduduk di pendesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.
            Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan di Indonoesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kolompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan mengginakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.
              Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.


🙏Thank you For Reading
🌺Hopefully Useful
0
Continue Reading
at Tidak ada komentar:
Tags , , ,
Juli 29, 2020

PENGERTIAN, MANFAAT DAN KOMPONEN-KOMPONEN PENDAPATAN

by , in
1. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL
       Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
             Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
            
2. MANFAAT PENDAPATAN NASIONAL
             Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.
          Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah

3. KOMPONEN-KOMPONEN/KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

              Berikut beberapa komponen pendapatan nasional yang penting:
  1. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP)
          Produk nasional bruto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut.
                Misalnya pendpatan warga negara Korea Selatan yang bekerja di Indonesia dan keuntungan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak dihitung dalam produk nasional bruto Indonesia, sebaliknya pendapatan pekerja-pekerja Indonesia (TKI atau TKW) yang berada di luar negeri dimasukkan dalam perhitungan Produk Nasional Bruto Indonesia.
           GNP adalah ukuran total arus barang dan jasa dengan nilai pasar yang dihasilkan dari produksi saat ini selama setahun di suatu negara, termasuk pendapatan bersih dari luar negeri. GNP mencakup empat jenis barang dan jasa akhir:
    • Barang dan jasa konsumen untuk memenuhi keinginan langsung masyarakat;
    • Investasi domestik bruto dalam negeri barang modal yang terdiri dari pembentukan modal tetap, konstruksi tempat tinggal dan persediaan barang jadi dan yang belum selesai;
    • Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah; dan
    • Ekspor barang dan jasa bersih, yaitu perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa, yang dikenal sebagai pendapatan bersih dari luar negeri.

Jika produk-produk tersebut dihitung di setiap tahap, mereka akan termasuk banyak waktu dalam produk nasional. Akibatnya, GNP akan meningkat terlalu banyak. Untuk menghindari penghitungan ganda, karena itu, hanya produk akhir dan bukan barang perantara yang harus diperhitungkan.

              a. GNP dengan Harga Pasar

             Ketika kita mengalikan output total yang dihasilkan dalam satu tahun oleh harga pasar mereka yang lazim selama tahun itu di suatu negara, kita mendapatkan Produk Nasional Bruto dengan harga pasar. Jadi, GNP dengan harga pasar berarti nilai bruto barang dan jasa akhir yang diproduksi setiap tahun di suatu negara ditambah pendapatan bersih dari luar negeri. Ini mencakup nilai bruto output semua item dari (1) hingga (4) yang disebutkan di bawah GNP.
GNP dengan Harga Pasar = PDB pada Harga Pasar + Penghasilan Bersih Yang Diperoleh dari Luar Negeri.
              b. GNP dengan Biaya Faktor
            
                  PNB pada biaya faktor adalah jumlah dari nilai uang dari pendapatan yang dihasilkan oleh dan bertambahnya berbagai faktor produksi dalam satu tahun di suatu negara. Ini termasuk semua item yang disebutkan di atas di bawah Pendekatan Pendapatan untuk GNP dikurangi pajak tidak langsung.
             GNP dengan harga pasar selalu termasuk pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah atas barang-barang yang menaikkan harga mereka. Tetapi GNP dengan biaya faktor adalah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, sebagai imbalan, untuk layanan mereka sendiri. Ini adalah biaya produksi. Jadi, GNP dengan harga pasar selalu lebih tinggi daripada GNP dengan biaya faktor.

       2. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestik Product (GDP)

             
                 PDB/GDP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri selama satu tahun. Ini dihitung dengan harga pasar dan dikenal sebagai PDB/GNP dengan harga pasar. Dernberg mendefinisikan PDB dengan harga pasar sebagai “nilai pasar dari output barang dan jasa akhir yang diproduksi di wilayah domestik suatu negara selama satu tahun akuntansi.”
                  Barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan milik negara (penduduk negara tersebut) dan oleh penduduk negara lain yang tinggal di negara tersebut. Pendapatan yang dihasilkan (atau diperoleh) oleh faktor-faktor produksi dalam negara dari sumber dayanya sendiri disebut pendapatan domestik atau produk domestik. Penghasilan domestik meliputi:
    • Upah dan gaji,
    • Sewa, termasuk sewa rumah yang diperhitungkan,
    • Bunga,
    • Dividen
    • Keuntungan perusahaan yang tidak terdistribusi, termasuk surplus dari usaha publik,
    • Pendapatan campuran yang terdiri dari laba dari perusahaan tidak berhubungan, wiraswasta, kemitraan, dll, dan
    • Pajak langsung.
Dengan memerhatikan perbedaan antara PDB dan PNB diatas dapatlah dirumuskan sifat hubungan keduanya sebagai berikut:
PDB = PNB - PFN dari LN
PFN dari LN ( Pendapatan Faktor Netto dari luar negeri ) adalah pendpatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pengeluaran untuk membayar faktor-faktor produksi luar negeri.

              a. GDP dengan Biaya Faktor

                    PDB/GDP pada biaya faktor adalah jumlah dari nilai bersih yang ditambahkan oleh semua produsen di dalam negeri seperti contoh GNP dan GDP. Karena nilai tambah bersih didistribusikan sebagai pendapatan kepada pemilik faktor-faktor produksi, PDB/GDP adalah jumlah dari pendapatan faktor domestik dan konsumsi modal tetap (atau depresiasi).
Jadi PDB/GDP dengan Biaya Faktor = Nilai bersih ditambahkan + Depresiasi.
PDB dengan biaya faktor meliputi:
    • Kompensasi Karyawan yaitu, upah, gaji, dll.
    • Surplus Operasi yang merupakan keuntungan bisnis dari kedua perusahaan yang tergabung dan tidak terkait,
    • Pendapatan Campuran dari Wiraswasta.

Secara konseptual, PDB/GDP pada biaya faktor dan PDB/GDP pada harga pasar harus identik. Ini karena biaya faktor (pembayaran untuk faktor) barang yang diproduksi harus sama dengan nilai akhir barang dan jasa dengan harga pasar. Namun, nilai pasar barang dan jasa berbeda dari pendapatan faktor produksi. Dalam PDB/GDP dengan harga pasar termasuk pajak tidak langsung dan dikeluarkan dari subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai PDB/GDP dengan biaya faktor, pajak tidak langsung dikurangi dan subsidi ditambahkan ke PDB/GDP dengan harga pasar. Dengan demikian, PDB/GDP pada Faktor 
Biaya = PDB/GDP pada Harga Pasar – Pajak Tidak Langsung + Subsidi.
           3. Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI atau NY)
             
                 Pendpatan nasional adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan/penghasilan (PPh), bea impor dan cukai
     
          4. Produk Nasional Neto (PNN) atau Nett National Product (NNP)

                NNP adalah nilai output ekonomi bersih sepanjang tahun. Beberapa peralatan modal negara habis dipakai atau menjadi usang setiap tahun selama proses produksi. Nilai dari konsumsi modal ini adalah beberapa persentase dari investasi bruto yang dikurangkan dari PDB. Jadi Produk Domestik 
Neto = PDB dengan Biaya Faktor – Penyusutan.
   
         a. NNP dengan Harga Pasar 

            Produk Nasional Net dengan harga pasar adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dievaluasi dengan harga pasar selama satu tahun di suatu negara. Jika kita memotong depresiasi dari GNP dengan harga pasar, kita mendapatkan NNP dengan harga pasar. Jadi 
NNP dengan Harga Pasar = GNP dengan Harga Pasar-Depresiasi.
          b. NNP dengan Biaya Faktor

               Produk Nasional Bersih dengan biaya faktor adalah output bersih yang dievaluasi pada harga faktor. Ini termasuk pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi melalui partisipasi dalam proses produksi seperti upah dan gaji, sewa, laba, dll. Ini juga disebut Pendapatan Nasional. Ukuran ini berbeda dari NNP dengan harga pasar di mana pajak tidak langsung dikurangi dan subsidi ditambahkan ke NNP dengan harga pasar untuk tiba di NNP dengan biaya faktor. Demikian:
NNP dengan Biaya Faktor = NNP dengan Harga Pasar – Pajak Tidak Langsung + Subsidi.
    
      5. Pendapatan Pribadi atau Personal Income (PI)

                  Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu pribadi dari sumber apa pun, produktif atau sebaliknya, dan pendapatan tetap dari perusahaan. Ini dapat diperoleh dari NNP dengan Biaya Faktor dengan membuat tambahan dan pemotongan tertentu. Tidak semua pendapatan nasional jatuh ke tangan pemilik faktor-faktor produksi karena masih harus dikurangi untuk laba yang tidak dibagikan, pajak perorangan, iuran jaminan sosial, dana pensiun dan pembayaran transfer (transfer payment) yang terima oleh perorangan baik dari negara atau swasta, misalnya sumbangan untuk masyarakat miskin di negara lain, bantuan bencana alam, beasiswa, hadiah, bantuan untuk para pengangguran.

       6. Pendapatan bersih setelah pajak (Disposable IncomeI) 

           Merupakan pendapatan pribadi/perorangan setelah dikurangi pajak langsung (PPh). Pendapatan ini dapat digunakan oleh penerimanya, baik untuk keperluan konsumsi ataupun ditabung. Tabungan ini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional jika disimpan dalam lembaga keuangan seperti bank, karena dapat dimanfaatkan untuk investasi, Sedangkan pendapatan yang tidak disimpan di bank tidak dapat dimanfaatkan untuk investasi disebut hoarding.
                      Hoarding merupakan kebocoran tabungan yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya pendpatan nasional. Dalam era pembangunann ini, pemerintah selalu mendorong masyarakat agar giat menabung, karena tabungan yang dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan. setiap proyek pembangunan yang produktif akan meningkatkan pendapatan nasional.


🙏Thank you For Reading
🌺Hopefully Useful
0
Continue Reading
at Tidak ada komentar:
Tags , , ,
Juli 28, 2020

SISTEM EKONOMI

by , in

A. SISTEM EKONOMI
        1. Pengertian Sistem Ekonomi
            Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi  yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Berikut ini beberapa pengertian system ekonomi dari beberapa ahli ekonomi:
👴 Menurut Gilarso
            Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. 
👴 Menurut Gregory Grossman dan M. Manu
            Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan memengaruhi.  
👴 Menurut McEachern
            Seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana , dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

        2. Macam-macam Sistem Ekonomi
    • Sistem Ekonomi Tradisional
Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
    • Sistem Ekonomi Terpusat (Komando)
Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
    • Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini  bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan.
    • Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.
        3. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Ekonomi
    • Sistem Ekonomi Tradisional.
                Kelebihan:
      1. Tidak terdapat persaingan ekonomi yang tidak sehat.
      2. Masyarakat merasa cukup aman karena tidak ada beban yang berat yang harus dipikul.
      3. Tidak mementingkan diri sendiri.
                Kelemahan:
      1. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
      2. Teknologi yang digunakan terkesan amat sederhana dan tradisional sehingga efisien dan produktivitas masih sangat rendah.
      3. Tidak adanya persaingan diantara individu-individu di masyarakat menyebabkan tidak adanya prestasi individu yang dapat dibanggakan.
      4. Kualitas barang kurang terjamin.
    • Sistem Ekonomi terpusat/komando.
                Kelebihan:
      1. Pemerintah bertanggung jawab terhadap jenis dan kegiatan ekonomi
      2. Pemerintah mengatur,mengendalikan,dan mengawasi tingkat harga di pasar.
      3. Pemerintah mengatur distribusi barang hasil produksi.
      4. Kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi.
      5. Terwujudnya distribusi pendapatan secara adil dan merata.
                Kelemahan:
      1. Inisiatif dan daya kreasi perorangan tidak berkembang.
      2. Tidak ada kebebasan atas hak milik alat dan sumber daya ekonomi.
      3. Hak milik individu/perorangan tidak diakui,kecuali barang yang dibagikan pemerintah.
      4. Sulit menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar.
      5. Terjadi distribusi barang yang tidak selalu dibutuhkan masyarakat.
    • Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis).
                Kelebihan :
      1. Setiap individu bebas berekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya.
      2. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas.
      3. Adanya persaingan usaha dalam memproduksi produk berkualitas.
      4. Tercapainya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi.
                 Kelemahan:
      1. Adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal.
      2. Adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
      3. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata.
      4. Kebebasan berekonomi yang bisa mendorong ketidakstabilan perekonomian (rentan krisis).
    • Sistem Ekonomi Campuran.
                Kelebihan:
      1. Kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga.
      2. Inisiatif dan kreativitas dapat berkembang.
      3. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta.
      4. Pemerintah dapat lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
                Kelemahan:
      1. Campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar.
      2. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando.
      3. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam

B.    SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
        1. Sistem Perekonomian Indonesia
                 Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
            Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. 

💥 Sejarah Perkembangan
                👉1950-1959: Sistem Ekonomi Liberal (Masa Demokrasi Liberal)

                👉1959-1966: Sistem Ekonomi Etatisme (Masa demokrasi Terpimpin)

                👉1966-1998: Sistem Ekonomi Demokrasi

                👉1998 s/d sekarang: Sistem Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) 

Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang :
    • Sistem Ekonomi Demokrasi
                    Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

        Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
    1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
    3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
    5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
    6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
    7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
        Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
    1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
    2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
    3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
    • Sistem Ekonomi Kerakyatan
                            Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. 

        Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
    1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
    2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
    3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
    4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
    5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
        Kelebihan:
    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.
    3. Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
    4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
    5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
    6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
    7. Potensi,inisiatif,dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
    8. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
        Kelemahan:
    1. Sistem “Free Fight Liberalism” yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.
    2. Sistem “Etatisme”,negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
    3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

        2. Karakteristik Perekonomian Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33
    1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong royong) dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    3. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang stategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat.
    4. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi pancasila.
    5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
    6. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum, agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya, agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat.
        3. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33
                
                Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :
    1. Ayat 1:  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
    2. Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    3. Ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    4. Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

🙏Thank you For Reading
🌺Hopefully Useful
0
Continue Reading
at Tidak ada komentar:
Tags , , ,
Juli 28, 2020

MASALAH POKOK EKONOMI

by , in

A.            MASALAH POKOK EKONOM

            1.       Masalah Pokok Ekonomi Klasik

            Ada tahun 1870 berkembang teori ekonomi klasik yang di perintis oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengutarakan bahwa permasalahan ekonomi adalah satu kesatuan proses yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi. Menurut teori klasik, tiga masalah pokok ekonomi meliputu masalah produksi, masalah distribusi dan masalah konsumsi. Berikut ini penjelasan ketiga masalah ekonomi klasik tersebut.


a. Masalah Produksik

Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Namun, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mengonsumsi barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan.

Padahal barang/jasa hanya akan tersedia untuk mencukupi kebutuhan apabila diproduksikan. Proses untuk memproduksi barang/jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusaha (entrepreneurship).


b. Masalah Distribusi

Distribusi adalah menyalurkan barang/jasa hasil produksi kepada konsumen. Untuk dapat menyalurkan barang/jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

    • Distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli (konsumen).
    • Distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya melalui pedagang besar (grosir), pedagang kecil (retailer), agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya.

Distribusi mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Adapun faktor yang mempengaruhi saluran distribusi adalah pasar barang, perusahaan dan kebiasaan pembeli.


C. Masalah Konsumsi

Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

    • Faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak (karakter).
    • Faktor ekstern, meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah.

 2.       Masalah Pokok Ekonomi Modern

Paul A. Samuelson (2001), seorang ahli ekonomi dari Amerika mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.

A.     Barang dan Jasa Apa yang Diproduksi dan Berapa Banyak (What)?

Pertanyaan tersebut mengarah pada jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi dalam perekonomian karena sumber daya (faktor produksi) bersifat langka. Tidak ada perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak yang diinginkan oleh semua anggota masyarakat.

Tambahan satu barang atau jasa tertentu biasanya berarti penurunan barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus memilih secara tepat barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang dan jasa diproduksi.

B.      Bagaimana Barang dan Jasa Diproduksi dan Oleh Siapa (How)?

Pertanyaan tersebut mengacu kepada pilihan cara produksi dan pelaku produksi. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan keberpihakan kepada mayoritas rakyat dengan tetap memerhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Pilihan cara produksi meliputi jenis faktor produksi dan teknik produksi yang digunakan.

Untuk pilihan faktor produksi, di negara yang kaya sumber daya tenaga kerja pilihan jatuh kepada produksi padat karya, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan mengoptimalkan tenaga kerja (SDM). Adapun di negara yang kaya akan sumber daya modal, pilihan jatuh kepada produksi padat modal, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan mengandalkan modal yang sangat besar.

Begitu pula dalam hal pemilihan teknologi. Misalnya, dalam pengerjaan persawahan, di negara maju pilihan jatuh kepada teknologi modern (traktor mesin), sedangkan di negara berkembang pilihan jatuh kepada teknologi sederhana (cangkul atau bajak) atau teknologi madya (traktor tangan).

Di samping itu, untuk pilihan “oleh siapa?”, kegiatan produksi sudah seharusnya diserahkan kepada rakyat mayoritas, sehingga semua orang berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan menikmati hasil produksi.

C. Untuk Siapa Barang dan Jasa itu Diproduksi (for Whom)?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan terpenting dalam memecahkan masalah pokok ekonomi. Sekali lagi diperlukan keberpihakan kepada mayoritas rakyat dengan tetap memerhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Barang dan jasa yang diproduksi harus merupakan kebutuhan utama serta terjangkau oleh daya beli mayoritas rakyat.

Ketiga masalah di atas termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Pertanyaan ekonomi mikro yang ini menyangkut masalah untuk siapa atau lapisan masyarakat yang mana yang menikmati barang dan jasa yang diberikan. Apakah setiap warga negara mendapat bagian yang sama atau berbeda? Apakah pendapatan nasional telah diretribusikan secara adil? Apakah proyek tertentu perlu dilaksanakan agar setiap penduduk dapat mengonsumsinya? Semua pertanyaan tersebut menyangkut untuk siapa barang dan jasa diproduksi.

Pemecahan masalah ekonomi selain menyangkut masalah apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksi (how), dan untuk siapa barang diproduksi (for whom), juga harus dikaitkan dengan sistem ekonomi yang ada dan masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.  Ketiga masalah pokok ekonomi mikro di atas, yaitu what, how, dan for whom bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta selalu dihadapi oleh setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Namun, tidak semua perekonomian dapat memecahkan ketiga masalah tersebut dengan cara yang sama. Kemungkinan-kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapai oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara.

B.   Masalah Pokok Ekonomi Makro

            Ahli ekonomi lain seperti Richard Lipsey (1992), menam bahkan beberapa permasalahan ekonomi yang lebih bersifat makro, yaitu sebagai berikut.

                1. Tingkat Pengangguran dan Laju Inflasi
                   Dengan mengambil pelajaran dari negara-negara maju di era depresi besar (Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman), tingginya tingkat pengangguran dan laju infasi merupakan dua masalah besar yang biasanya dihadapi oleh sebuah perekonomian. Jika dalam jangka panjang kedua masalah tersebut tidak diatasi, biasanya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih luas bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial politik, dan hukum. Untuk mengatasinya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang tepat, baik melalui kebijakan Àskal maupun moneter.

                2. Kapasitas Produksi
                       Kapasitas produksi merupakan jumlah output yang dihasilkan suatu unit usaha. Kapasitas untuk menghasilkan komoditas dalam rangka memuaskan keinginan manusia berkembang pesat di beberapa negara, mengalami perlambatan, bahkan penurunan di beberapa negara lain. Kapasitas produksi ini tentu saja berkaitan dengan tingkat pendapatan nasional suatu negara. Tidak adanya peningkatan kapasitas produksi yang cukup, mencerminkan rendahnya pendapatan nasional. Jika demikian suatu negara akan mengalami berbagai hambatan dalam pembangunan ekonomi.

🙏Thank you For Reading
🌺Hopefully Useful
0
Continue Reading
at Tidak ada komentar:
Tags , , ,

Post Top Ad